Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan jenis satuan pendidikan vokasi pada jenjang
pendidikan menengah. Namun, kualitas lulusan SMK di Indonesia memiliki permasalahan yang
fundamental. Salah satu permasalahannya adalah tingginya angka pengangguran lulusan SMK.
Banyaknya angka pengangguran lulusan SMK ini karena banyak program SMK yang tidak sesuai
dengan kebutuhan dan potensi dunia industri di daerahnya. Penyesuaian dengan lulusan SMK di
bidang industri dan jasa dengan dasar kewirausahaan sehingga upaya link and match dalam
peningkatan mutu pendidikan vokasi. Sekolah menengah kejuruan yang tidak didasarkan pada
potensi daerah berimplikasi pada peningkatan jumlah pengangguran lulusan yang terdidik akibat
kurangnya lapangan usaha di daerah yang menunjang kompetensi lulusan terkait. Kompetensi
SMK berbasis potensi daerah melalui pemetaan antara kompetensi dengan kebutuhan industri
daerah dapat menjadi solusi yang efektif.
Pengantar
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu jenis satuan pendidikan kejuruan
pada jenjang pendidikan menengah (UU No. 20/2003). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) juga
merupakan salah satu jenjang pendidikan kejuruan yang mempunyai peran strategis dalam
menjalankan roda peningkatan mutu pendidikan. Maka dari itu, disinilah peran Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) untuk dapat meningkatkan kualitas peserta didik di Indonesia.
Pemerintah di Indonesia sudah mencanangkan sebuah program untuk meningkatkan
kualitas pendidikan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia
yang terampil dan profesional terlebih dahulu. Pembangunan pendidikan memerlukan perencanaan
dan strategi yang tepat (Dahil, dkk. 2015). Pendidikan kejuruan membantu mewujudkan SDM yang
terampil dan profesional.
Kualitas lulusan SMK di Indonesia memiliki beberapa permasalahan yang fundamental.
Salah satu permasalahannya adalah tingginya pengangguran. Tingginya angka pengangguran dari
peserta didik lulusan SMK yang disebabkan oleh kurang sesuainya kompetensi yang dimiliki,
dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia industri (Jatmoko, 2013). Program pemerintah yang
dikeluarkan untuk memperluas kesempatan mendapat pendidikan adalah dengan memperbanyak
sekolah seperti pembangunan SMK. Peta perencanaan yang dibuat oleh pemerintah yaitu
menargetkan rasio jumlah SMK : SMA sekitar 70 : 30 (Renstra Depdiknas 2009-2014).
Pada realisasinya, rasio jumlah perbandingan SMK : SMA belum mencapai target yang
ditetapkan, yaitu dengan rasio 50,4 : 49,6. Dengan jumlah konkret SMK adalah 14.198 sekolah,
dan SMA 13.995 sekolah. Disamping dari jumlah sekolah yang belum mencapai target yang
ditetapkan, keterserapan kerja dari SMK sangat rendah, hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa
jumlah pengangguran lulusan SMK mencapai angka 10,38%, yang merupakan persentase
pengangguran tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan yang lain. Said Hamid Hasan, pengamat
pendidikan UPI mengatakan bahwa banyaknya angka pengangguran tingkat SMK ini karena
banyak program SMK yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia industri di sekitarnya.
Pemanfaatan potensi alam maupun sosial di daerah dapat menjadi dasar pengembangan,
peningkatan, dan perluasan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan. Salah satu aspek
penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana keberadaan SMK tersebut mampu mendukung
pertumbuhan ekonomi daerah, memaksimalkan potensi daerah serta meningkatkan peluang kerja
lulusan.
Pengembangan Kompetensi SMK dalam Konteks Potensi Daerah
Sekolah menengah kejuruan memiliki peran dalam pembangunan suatu wilayah serta
memiliki fungsi strategis dalam upaya pendayagunaan potensi dan pengembangan ekonomi daerah.
Hal tersebut berkaitan dengan peran sekolah menengah kejuruan dalam menyiapkan sumber daya
terampil sebagai lulusan yang siap bekerja pada bidang tertentu sesuai dengan keahliannya. Sumber
daya yang terampil dapat mendukung peningkatan produktivitas suatu wilayah dalam memenuhi
kebutuhan wilayahnya sendiri (Arfandi, Anas, 2017)
Namun, dalam praktiknya fungsi dan peran tersebut belum tentu dapat terealisasikan. Hal
ini dapat terlihat dari kebijakan pengembangan sekolah menengah kejuruan yang dapat dikatakan
tidak bersinggungan dengan kebutuhan daerah. Rhenald Kasali, Guru Besar Manajemen
Universitas Indonesia menyatakan bahwa lulusan SMK dibutuhkan di semua daerah. Tetapi,
dengan tidak meratanya pemetaan SMK yang sejalan dengan potensi daerahnya, maka banyak
pengangguran dan sumber daya yang tidak dikelola secara maksimal.
Rhenald Kasali juga menjelaskan infrastruktur di aceh setelah tsunami merupakan
perkembangan hasil penanggulangan yang terbaik. Namun, hanya warung kopi yang terlihat
bergerak maju. Padahal, Aceh merupakan pusat budidaya tanaman pala yang bisa diolah menjadi
produk minyak dan masih banyak yang lainnya. Atau tanaman kakao yang melimpah di Sulawesi
maupun Maluku namun sayangnya tidak banyak lulusan SMK setempat yang memiliki kompetensi
untuk mengelolanya dengan optimal. Hal ini yang mengharuskan kepala daerah setempat untuk
berperan aktif mengembangkan industri-industri yang berkaitan. Karena indonesia merupakan
negara agraris. Selanjutnya, penyesuaian dengan lulusan SMK bidang industri dan jasa dengan
dasar kewirausahaan sehingga upaya link and match dalam peningkatan mutu pendidikan vokasi
dapat berjalan baik.
